Dz in Action....!!!: Dampak Kenaikan BBM Maret 2012

PENDAHULUAN

Pekan akhir di bulan Maret 2012 telah menjadi saksi para demonstran melakukan aksi di kantor pemerintahan seluruh Indonesia. Isu kenaikan BBM mengalahkan isu Wisma Atlet dan Century. Kenaikan harga BBM bersubsidi, mau tidak mau, akhirnya terjadi juga. Berbagai reaksi dari masyarakat timbul dengan gencar, baik yang pro maupun yang kontra.

Pemerintahan SBY-Boediono yang juga didukung Kadin, sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kondisi dan kenyataan yang terjadi memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang non-populis.

Gagasan mengurangi atau menghapuskan BBM subsidi belum tentu buruk. Persoalannya, hanya tepat waktu atau tidak. Apalagi, kalau tujuannya untuk mendidik masyarakat mampu agar berlatih mandiri. Selain itu, bertujuan untuk mengalihkan dana subsidi harga BBM untuk hal yang lebih perlu. Naiknya BBM juga menginspirasi masyarakat untuk hidup hemat dan kembali kea lam. Pemanasan global yang terjadi saat ini salah satunya karena banyak buangan gas. Seandainya masyarakat sadar dan bisa memanfaatkan fasilitas umum dengan baik dan berpergian dengan menggunakan sepeda, sedikitnya itu akan mengurangi pemanasan global. Anggaran BBM bersubsidi pun bisa dialihkan pada sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan Indonesia. Misalnya, seperti untuk membangun infrastruktur. Langkah pemerintah mengurangi subsidi BBM sudah tepat karena bisa menghemat anggaran negara.

Kenaikan harga BBM mungkin akan menjadi solusi paling realistis guna mengurangi beban subsidi pemerintah menyusul tingginya harga minyak mentah dunia. Melihat kondisi saat ini, kenaikan harga memang paling realistis. Apalagi, walaupun pemerintah telah menetapkan harga BBM subsidi, namun realitas di lapangan harga BBM di Jawa lebih murah dibanding luar Jawa. Sehingga, kenaikan harga tidak terlalu menjadi masalah, khususnya bagi masyarakat luar Jawa. Selain pro dan kontra kenaikan harga BBM subsidi - yang ditetapkan sebesar Rp 1.500 - pun mendapat dukungan dari lembaga pemerintah asing Fitch Ratings. Direktur Senior Fitch Ratings Mark Brown mengatakan, kebijakan ini akan berdampak positif terhadap peringkat utang luar negeri pemerintah. Implementasi proposal Pemerintah Indonesia ke DPR untuk menaikkan harga BBM subsidi akan berdampak positif terhadap peringkat Indonesia, karena kebijakan ini akan menahan dampak negatif kenaikan harga minyak dunia terhadap anggaran Pemerintah Indonesia.

Meskipun isu kenaikan BBM selalu menjadi isu yang krusial, namun kalau kita sedikit mencermati kebijakan pemerintahan SBY-Boediono, sebenarnya dengan menaikkan harga BBM, ini merupakan langkah tepat secara ekonomi. Namun, pemerintah dan pihak Pertamina dan kepolisian juga harus tetap mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh oknum tertentu akibat kebijakan kenaikan BBM tersebut. Dibutuhkan kesiapan dari pemerintah untuk mencegah penimbunan, apalagi penimbunan dalam skala besar. Karena, dampaknya bisa saja terjadi kelangkaan BBM, yang akan menimbulkan persoalan baru yang cukup serius.

Selain itu juga setiap kebijakan pemerintah harus didukung dengan kesungguhan pemerintah dalam memajukan negeri ini. Karena jika masyarakat telah percaya pada pemerintah dan pemerintah bisa memegang amanah dalam menjalankan tugasnya, tentu tidak akan membuat rakyat marah. Justru rakyat akan membela dan mendukung program-program pemerintah dalam memajukan negeri dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Salah satu hal yang membuat masyarakat demo dan bersikap tidak menerima adalah karena masyarakat kecewa dan merasa dibuat sengsara dengan menyaksikan para petinggi negeri melakukan kebohongan, kedzaliman, dan KORUPSI. Dalam memajukan negeri ini dibutuhkan kerjasama dan rasa sadar setiap elemen, baik rakyat ataupun pemerintah.

Dari rapat paripurna pada 30 Maret 2012 telah dihasilkan bahwa DPR menyepakati opsi kedua yaitu adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Sementara opsi pertama adalah tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Hasil voting DPR sebanyak 356 anggota dewan menyetujui opsi kedua dan 82 anggota menyetujui opsi pertama. Sementara 93 anggota dewan dari Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out.

Ini Berarti kenaikan harga BBM tidak dilakukan di bulan April sekarang. Sebetulnya ketika harga BBM naik bisa mewujudkan rakyat Indonesia yang mandiri dan sadar. Pada waktu sekarang ini, Dunia telah mengalami pemanasan global yang menunjukkan banyaknya penggunaan BBM dimana-mana. Padahal jika kenaikan BBM bisa menjadikan masyarakat hidup mandiri dan peduli lingkungan itu sangat baik. Seharusnya kenaikan BBM bisa menjadikan Rakyat yang biasa menggunakan sepeda motor bisa beralih ke sepeda atau jalan kaki. Menurut saya, hal yang lebih utama adalah mengurangi produksi angkutan pribadi sehingga menjadikan rakyat Indonesia baik di kalangan atas maupun menengah bisa menggunakan fasilitas umum. Subsidi untuk BBM dialihkan untuk memperbaiaki fasilitas umum, khususnya transportasi sehingga membuat rakyat merasa nyaman dan aman ketika menggunakan angkutan umum tersebut.

PEMBAHASAN

A. Alasan Kenaikan BBM April 2012

Bakar Minyak (BBM) berhubungan dengan hajat hidup rakyat. Oleh karena itu rakyat berhak mengetahui latar belakang dan pemikiran yang melandasi kebijakan Pemerintah yang menyangkut BBM Bersubsidi, termasuk kenaikan harga BBM Bersubsidi. Penjelasan kepada rakyat perlu disampaikan secara utuh, jelas dan mudah dimengerti.

Berikut penjelasan Menteri ESDM terkait kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi.[1]

1. Harga Minyak Mentah Dunia naik

Tahun lalu, tahun 2011, ketika kita menyusun APBN 2012 kita perkirakan harga minyak mentah Indonesia per barel US$ 90 atau Rp 792.000 (berdasarkan kurs 1 US$ = Rp 8.800). 1 barel sama dengan kira-kira 159 liter. Jadi ketika itu perkiraan kita harga minyak mentah Indonesia Rp 4.981 per liter. Itu harga minyak mentah.

Dari minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin premium dan untuk menyalurkannya sampai ke SPBU (pompa bensin) diperlukan biaya kira-kira Rp 3.019 per liter. Jelaslah bahwa ketika menyusun APBN 2012 perkiraan kita harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp 8.000 per liter. Agar tidak memberatkan rakyat Indonesia bensin Premium kita jual bukan dengan harga Rp 8.000 namun lebih murah yaitu Rp 4.500 perl liter. Artinya untuk setiap liter ada selisih harga sebesar Rp 3.500 yang ditanggung oleh Negara.

Kita perkirakan jumlah volume BBM Bersubsidi yang akan disalurkan adalah 40 juta kiloliter. Maka subsidi BBM, Bahan Bakar Nabati dan LPG kita perkirakan total sekitar Rp 123 trilyun. Sekedar catatan: subsidi listrik adalah sekitar Rp 45 trilyun dan total seluruh subsidi energi adalah sekitar Rp 208 trilyun.

Dengan meningkatnya harga minyak mentah kita per barel dari US$ 90 menjadi, kita perkirakan, rata-rata US$ 105 (meningkat 16,66%) dan bahkan mungkin masih bisa bergerak naik lagi lebih tinggi maka total subsidi energi itu jika tidak dilakukan perubahan harga BBM bisa menjadi lebih dari Rp 230 trilyun setahun.

Kalau kita paksakan menda-nai subsidi Rp 230 trilyun dari belanja negara 2012 yang totalnya adalah Rp 1.435 trilyun akan semakin berkurang kemampuan kita untuk membangun sarana dan keperluan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka pada akhirnya semakin sulit kita mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian negara kita.

Dalam bulan Maret 2012 kita ketahui bersama harga minyak di dunia terus meningkat naik. Awal Maret 2012 harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai per barel US$ 112 atau Rp 1.008.000 (berdasarkan kurs 1 US$ = Rp 9.000), atau Rp 6.340 per liter. Sekali lagi, itu adalah harga minyak mentah yang belum diolah menjadi bensin premium. Itulah sebabnya harga BBM Berubsidi terpaksa harus kita naikkan demi kepentingan kita bersama.

2. Pemerintah Tetap Memberikan Subsidi

Tidak benar. Negara tetap memberikan subsidi harga BBM untuk rakyat. Kenaikan harga BBM Bersubsidi dilakukan hanya terbatas. Untuk bensin premium direncanakan kenaikannya per liter Rp 1.500, dari harga semula Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. Harga Rp 6.000 ini masih jauh dari harga yang seharusnya, yakni harga pokok dan biaya distribusi yang saat ini telah melewati Rp 8.000.

Dalam Rancangan APBN 2012 direncanakan tetap akan ada subsidi BBM, bahan bakar nabati dan LPG sebesar sekitar 137 trilyun. Jumlah ini lebih besar dari total subsidi BBM, bahan bakar nabati dan LPG sebesar Rp 124 trilyun yang disediakan dalam APBN 2012 semula, yang belum diubah.

Negara tidak akan membiarkan harga BBM yang dibutuhkan rakyat kecil tergantung kepada harga pasar. Negara kita tidak menerapkan ekonomi liberal. Negara kita tetap akan menyediakan BBM Bersubsidi.

3. Ekonomi Indonesia 2012 Menurun

Presiden jika tidak sangat terpaksa, tidak akan menaikkan harga BBM Bersubsidi. Presiden sangat menyadari bahwa kenaikan harga BBM ini akan terasa berat bagi rakyat.

Pada akhir tahun 2011 Presiden memerintahkan para Menteri untuk mengupayakan jalan lain. Akan tetapi pada awal tahun 2012 keadaan semakin sulit dan tidak diperoleh jalan keluar yang lain. Itulah sebabnya kenaikan BBM Bersubsidi itu baru diajukan di awal tahun 2012 dan bukan di tahun 2011.Berdasarkan perkembangan terakhir Pemerintah memperkirakan kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2012 tidak sebaik kondisi tahun 2011.

Sebagaimana kita ketahui bersama ekonomi Indonesia 2011 berkembang sangat baik. Pertumbuhan 6,55% dan merupakan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN. Inflasi 3,75% dan merupakan infasi terendah di Asia Pasifk. Ekspor mencapai US$ 200 miliar dan menembus batas psikologis.

Akan tetapi Krisis Utang Yunani pada tahun 2012 dikuatirkan akan memicu krisis utang yang lebih luas di Eropa dan dapat menyebar ke bagian dunia lainnya. Banyak negara maju diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.

Jika negara-negara maju mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi maka ekspor kita juga akan menurun karena kegiatan ekonomi di negara tujuan ekspor kita tidak sebaik tahun lalu.Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan tidak akan sebaik tahun lalu. Ancaman perlambatan ekono mi dunia benar-benar nyata.

Kita tidak mampu lagi menambah subsidi BBM dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi dari yang kita sediakan di tahun 2011. Itulah sebabnya jumlah susidi energi kita di tahun 2012 berkisar Rp Rp 137 trilyun.

Walaupun jumlah subsidi ini sudah meningkat bila dibandingkan tahun 2011 (Rp 124 trilyun) akan tetapi jumlah subsidi ini tidak cukup untuk menampung seluruh kenaikan harga minyak mentah Indonesia di tahun 2012.

Perlu diketahui pada tahun 2011 Undang-Undang tentang APBN 2011 membolehkan Pemerintah memutuskan sendiri kenaikan harga BBM Bersubsidi tanpa harus meminta persetujuan DPR, berbeda dengan ketentuan Undang-Undang APBN 2012. Tetapi seperti telah dijelaskan tadi, Pemerintah sengaja tidak menggunakan kewenangannya untuk memutuskan kenaikan harga BBM Bersubsidi itu karena masih berusaha mencari jalan keluar lain yang lebih meringankan untuk rakyat.

4. Presiden Ingin Menyelamatkan Ekonomi dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Sampai saat sekarang kita telah memiliki enam orang Presiden -- Sukarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak Jaman Orde Baru sampai Jaman Reformasi ini semua Presiden (kecuali BJ Habibie yang masa pemerintahannya sangat singkat) pernah menaikkan harga BBM Bersubsidi.

Tentu saja semua Presiden yang pernah memerintah itu mencintai rakyat. Keputusan menaikkan harga BBM Bersubsidi mereka lakukan dengan sangat berat dan untuk menyelamatkan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan rakyat.

Hal itu dapat kita rasakan dengan membuka klipping koran di masa-masa yang lalu dan membaca pidato serta ucapan para Presiden kita ketika mereka menaikkan harga BBM Bersubsidi. Umumnya ucapan mereka senada, menyatakan bahwa keputusan itu terpaksa diambil walaupun keputusan itu tidak populer karena mereka tidak mementingkan popularitas mereka dengan membiarkan ekonomi negara merosot yang pada akhirnya nanti akan menyu litkan rakyat.

5. Rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi telah diajukan Pemerintah kepada DPR

Kita sekarang berada di alam demokrasi. Berbeda dengan Jaman Orde Baru. Ketika itu Menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral dapat tiba-tiba muncul di siaran televisi malam hari untuk mengumumkan harga baru yang berlaku tiga atau empat jam kemudian.

Rencana keputusan penting yang menyangkut hajat hidup rakyat seyogyanya disampaikan untuk memungkinkan publik ikut mendiskusikannya.Apalagi Undang-Undang yang berlaku tidak memungkinkan Pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi tanpa meminta persetujuan DPR dengan mengubah Undang-Undang APBN 2012 itu.

Rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi telah diajukan Pemerintah kepada DPR dengan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

6. Konsumsi BBM Meningkat

Konsumsi BBM meningkat karena kemajuan ekonomi yang kita alami sekarang. Pemerintah dapat membatasi konsumsi BBM. Tetapi perlu waktu karena pembatasan itu sebaiknya dilakukan secara alami, dan bukan karena paksaan. Pembatasan BBM secara alami akan terjadi jika telah tersedia energi lainnya yang lebih murah untuk rakyat di luar BBM.

Pemerintah sekarang sedang bekerja keras meningkatkan pengembangan energi lain di luar BBM yang lebih murah. Kita sedang mengupayakan agar sebagian kendaraan menggunakan gas dan tidak lagi menggunakan premium. Pemerintah akan menambah jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas, membangun jaringan pipa penyaluran gas, menyediakan konverter-kit agar kendaraan yang selama ini memakai BBM dapat memakai gas dan menyediakan bengkel serta teknisi yang handal untuk memasang konverter-kit itu.

Tahun 2011 di Indonesia jumlah mobil bertambah 900 ribu buah dan sepeda motor bertambah 7 juta buah. Semua itu membutuhkan penyediaan BBM yang bertambah besar.

Untuk kebutuhan lainnya di luar transportasi, misalnya untuk kebutuhan pembangkit listrik, Pemerintah telah mengembangkan energi baru terbarukan seperti energi surya dan geothermal (panas bumi). Pemerintah juga gencar menganjurkan masyarakat agar berhemat dalam menggunakan BBM. Negeri kita bukan negeri yang kaya BBM. Tetapi negeri kita kaya akan energi di luar BBM, seperti geothermal, energi surya dan energi lainnya.

7. Pemerintah Ikut Menanggung Beban Kenaikan BBM

Pemerintah ikut menanggung beban dalam menaikkan harga BBM Bersubsidi ini.Belanja kementerian dan lembaga negara telah dipotong. Dalam RAPBN 2012 Pemerintah telah memotong belanja Kementerian/Lembaga Negara yang dapat ditunda ke tahun-tahun berikutnya.

Contoh-contoh pengurangan belanja itu antara lain: Kementerian Sekretariat Negara, dari Rp 2.606 miliar menjadi Rp 1.977 miliar, turun Rp 629 miliar. Kementerian Dalam Negeri, dari Rp 17.134 miliar menjadi Rp 16.542 miliar, turun Rp 592 miliar. Kementerian Luar Negeri, dari Rp 5.242 miliar menjadi Rp 4.977 miliar, turun Rp 265 miliar. Kementerian Pertahanan, dari Rp 72.538 miliar menjadi Rp 72.527 miliar, turun Rp 281 miliar. Kementerian Keuangan, dari Rp 17.780 miliar menjadi Rp 16.914 miliar, turun Rp 866 miliar. Dan demikian juga kementerian dan lembaga negara lainnya.

8. Pemerintah Memiliki Kebijakan Enegri Untuk ke Depan

Pemerintah sudah menyusun Kebijakan Energi Nasional sampai tahun 2050.
Di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2012-2050 telah ditetapkan sasaran bauran energi primer. Peran energi baru dan terbarukan tahun 2025 minimal 25% dan tahun 2050 minimal 40%. Sedangkan peran minyak bumi akan dikurangi menjadi kurang dari 25% (tahun 2025) dan 20% (tahun 2050). Peran batubara minimal 30% tahun 2025 dan 25% tahun 2050. Sedangkan peran gas bumi ditetapkan minimal 20% tahun 2025 dan 15% tahun 2050.

Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), yang dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua dan dihadiri Wapres, Menteri ESDM (sebagai Ketua Harian) dan beberapa Menteri serta anggota lainnya telah memutuskan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan KEN 2012-2050. Setelah diperbaiki Rancangan KEN akan dimintakan persetujuan DPR sebelum ditetapkan oleh Pemerintah.

9. Pemerintah telah Menyiapkan Kompensasi

Pemerintah berencana akan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Subsidi Beras Miskin (Raskin), Subsidi Siswa Miskin (SSM) dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum.

BLSM akan diberikan kepada 18,5 juta rumah tangga sela-ma 9 bulan a Rp 150.000. Total dana yang dialokasikan termasuk untuk biaya operasionalnya adalah Rp 25,6 trilyun.Lama penyaluran Raskin akan ditambah dari semula 12 bulan menjadi 14 bulan masing-masing 15 kg per bulan.

SSM diberikan kepada siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Total dana yang dialokasikan adalah Rp 3,4 trilyun.Subsidi transportasi berjumlah Rp 5 trilyun dan diberikan dalam bentuk:
- Penambahan anggaran PSO (Public Social obligation) un tuk angkutan umum penumpang dan barang

- Kompensasi terhadap pajak ken daraan bermotor, biaya administrasi pengurusan STNK).

B. Dampak Aksi Demo BBM

1. Distribusi BBM Di Jawa Tengah dan DIY Dilakukan Malam Hari[2]

Jadwal pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Tengah dan DIY akan diubah. Jika sebelumnya distribusi BBM ke SPBU dilakukan pada siang hari, kini pendistribusiannya akan dilakukan pada malam hari guna menghindari aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

General Manager Fuel Retail Marketing PT Pertamina Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Rifki E Hardijanto, membenarkan rencana perubahan jadwal pendistribusian BBM tersebut. Ini terpaksa dilakukan agar pendistribusian BBM tidak berbenturan dengan aksi demonstrasi masyarakat menolak kenaikan BBM. Pasalnya, sejumlah aksi demo dilakukan dengan menyandera truk tanki pembawa BBM.

Rifki pun membenarkan konsumsi BBM melonjak sejak pemerintah menggulirkan wacana kenaikan harga BBM pada awal Maret lalu. Peningkatan konsumsi BBM mencapai sekitar sembilan persen.

Meski terjadi peningkatan konsumsi, Pertamina mengaku siap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi seperti jenis premium dan solar.

"Pertamina Jateng dan DIY sudah melakukan antisipasi terhadap hal itu,'' katanya. ''Sehingga, peningkatan konsumsi tidak menjadi masalah bagi Pertamina.'' (REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG Rabu, 28 Maret 2012 11:58 WIB)

2. Perwira TNI Naik Sepeda[3]

Menyikapi rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM), para perwira TNI di jajaran Korem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) Cirebon dipimpin langsung Danrem Kolonel Invanteri Ali Sanjaya bersepeda saat berkunjung ke Kodim 0614 Cirebon dan Koramil yang ada di lingkungan Kodim setempat.

Selain melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda ke Kodim dan Koramil sambil memberikan bantuan sembako kepada masyarakat binaan, meninjau sejumlah SPBU di wilayah Kota Cirebon, rombongan juga beranjangsana ke kediaman H. Kusnan, tokoh masyarakat yang juga Ketua LVRI Kotamadya Cirebon. Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi positif masyarakat yang dilalui rombongan.

Pada kesempatan tersebut H. Kusnan beserta jajaran LVRI menyambut positif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 063/Sunan Gunung Jati Cirebon.

"Kegiatan bersepeda dimaksudkan untuk mengajak sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat dalam menyikapi rencana penyesuaian harga BBM dengan memanfaatkan alat transportasi sepeda dalam melakukan aktivitas sehari-hari sambil menghemat Energi," kata Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 063 SGJ Cirebon, Mayor TNI N. Hartono, Rabu (28/3).

Menurut Kapenrem, dengan bersepeda di samping untuk mendukung pelaksanaan tugas juga sambil berolah raga. Dengan bersepeda, ada beberapa manfaat yang bisa diambil yaitu menghemat energi, meningkatkan kesehatan sekaligus mengurangi polusi udara sehingga lingkungan tetap terjaga akan kebersihannya.

Sementara itu, Danrem 063/SGJ Kolonel Inf. Ali Sanjaya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menyikapi setiap permasalahan dengan arif dan bijaksana, senantiasa memedomani norma dan aturan yang berlaku serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa."Selain itu, tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membuat situasi menjadi tidak aman," kata Ali Sanjaya.( Rabu, 28/03/2012 - 12:23)

3. Distribusi BBM ke SPBU di Sukabumi Jadi Malam Hari[4]

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan distribusi pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sejumlah Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Sukabumi Kota, Selasa (27/3), telah mengalihkan jadwal pengiriman. Pasokan BBM yang biasanya dilakukan pada siang hari, kini diubah jadwal pengiriman pada malam hari.

“Selain mengubah jadwal pengiriman pasokan pada malam hari. Kami telah berkoordinasi dengan Makodim Sukabumi untuk membantu pengamanan. Personil gabungan telah melakukan pengamanan disebelas titik SPBU hingga sebulan lamannya,” kata Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Sukabumi Kota, Aju Komisaris Besar, Witnu Urip Laksana didampingi Komandan Distrik Militer (Dandim) Sukabumi, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Muhklis kepada "PRLM", (Selasa, 27/03/2012 - 18:42)

4. Fasilitas Umum Di Jakarta Banyak yang di tutup Karena Demonstrasi BBM[5]

JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah lokasi penting di ibu kota, jalan-jalan utama, sekitar Istana Merdeka, Monas, bahkan Pelabuhan Tanjung Priok diduduki massa. Mereka berdemonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Serikat buruh transportasi pelabuhan menutup Pelabuhan Tanjung Priok mulai pukul 8.00 sampai 12.30 WIB. “Unjuk rasa kami hanya setengah hari dan pelabuhan lumpuh, tidak ada satu pun pelabuhan yang beroperasi pada hari ini karena semua armada kontainer tidak boleh ada yang lewat,” Ketua Umum Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia Ilhamsyah, Selasa (27/3/12). Ia mengatakan, sekitar seribu orang buruh pelabuhan ambil bagian dalam demonstrasi yang digelar di depan pintu 9 Terminal Kontainer Internasional Jakarta (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok.

Sejumlah serikat buruh yang turut dalam unjuk rasa itu antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), dan Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP).

Buruh menuntut pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM pada 1 April. Presiden Serikat Pekerja Transportasi Jalan Raya Fransnoa Marbun mengatakan, jika pemerintah tetap menaikan harga BBM maka buruh berencana menutup keseluruhan pelabuhan menggunakan armada kontainer yang ada.

Buruh meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran belanja negara dengan mengetatkan pengeluaran untuk menyelamatkan subsidi BBM.

Di pusat ibu kota, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Batavia menutup ruas Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR/MPR RI arah Slipi selama beberapa menit hingga memacetkan arus lalulintas.

Blokade itu kemudian dibubarkan oleh Sabhara Polda Metro Jaya yang berjaga di lokasi. Pengunjuk rasa sempat meminta maaf kepada pengguna jalan dan aparat kepolisian terkait aksi blokade ruas jalan.

Sebelumnya di lokasi yang sama, massa yang menamakan dirinya Front Oposisi Rakyat Indonesia juga berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM. Kelompok ini berunjuk rasa pukul 10.00 WIB - 13.30 WIB. Mereka berorasi dan membawa spanduk yang menentang kenaikan harga BBM.

Beberapa elemen masyarakat juga tampak menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR RI. Polda Metro Jaya menyiagakan 22.000 orang anggotanya untuk berjaga, dibantu 8.000 personel TNI. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas berjaga di sepanjang pagar Tol Dalam Kota serta di dalam Gedung DPR/MPR RI. Beberapa unit kendaraan taktis dan mobil penyiram air juga berjaga di dalam gedung parlemen itu.

5. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pangkas[6]

Jakarta - Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana membenarkan jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi saat ini tidak naik, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat dan keuangan negara makin tidak sehat (defisit). Dampak salah satunya bisa jadi gaji para pejabat negara sampai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipangkas.

"Benar, industri minyak kita memberikan pemasukan sekitar Rp 225 triliun ke negara. tapi kan Rp 126 triliun digunakan buat subsidi BBM yang tidak jelas siapa yang nikmati, sisanya masuk ke APBN yang ada digunakan buat bayar gaji pejabat, PNS, Polisi, TNI dan belanja-belanja negara lainnya," kat Sutan kepada detikFinance, Selasa (27/3/2012).

Kalau BBM tidak naik, kata Sutan, maka semakin berat negara berikan subsidi BBM, kalau dibiarkan defisit anggaran negara bisa berbahaya.

Tidak hanya lembaga pemerintah, lembaga kementerian non pemerintah seperti Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ikut berkorban anggarannya dipangkas untuk selamatkan APBN. " Apalagi, pemerintah mengusulkan pemotongan belanja secara besar-besaran, mulai dari pengeluaran belanja pegawai, perjalanan dinas non operasional, pembelian barang non operasional hingga honorarium yang diusulkan mencapai Rp 60,9 triliun.

"Itu saja disertai kenaikan harga BBM, kalau tidak? Bagaimana nasib APBN kita," ujarnya.

Makanya, kata Sutan, benar apa yang dikatakan BP Migas, kalau harga BBM tidak naik, dan minyak dunia saat ini harganya tinggi sekali, negara makin berat mensubsidi, jika tidak dinaikan maka bisa jadi tidak pemotongan belanja pemerintah yang dipotong, gaji PNS, pejabat danlainnya bisa dipangkas juga.

C. Dampak Kenaikan BBM

1. Sosial

Dilihat dari sisi sosial, pengaruh dari kenaikan BBM akan memberikan dampak pemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tingginya biaya hidup, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini akan menjadikan mereka yang selama ini hidup pas-pasan menjadi miskin karena tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Pada skala besar akan menjadi fenomena pemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Jangan kaget, bilamana nanti kita akan melihat di sekitar kita, semakin banyak pengemis di jalanan, para pemulung sekitar tempat tinggal dan semakin maraknya pelacuran serta semakin banyak dijumpai kejadian kriminal di negeri ini. Bagi mereka yang berada dan dekat dengan lingkaran kekuasaan, hal ini akan membuat mereka menaikkan pungutan liar dan nilai uang yang dikorupsi, dengan alasan untuk “menutup” kenaikan BBM.

Kenaikan harga BBM menyebabkan keresahan di masyarakat. Karena naiknya BBM berujung pada naiknya semua bahan pokok, transportasi, listrik, dan lainnya. Sementra kemiskinan di Indonesia merupakan maslalah yang masih menjadi PR pemerintah, belum lagi pengangguran, dan criminal. Semua itu seharunya dijadikan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Selain itu, akhir-akhir ini masalah korupsi selalu mewarnai media cetak dan elektronik setiap harinya, wisma atlet dan century yang tak berujung dan membuat rakyat Indonesia menangis ketika BBM dinaikkan sementara tidak sedikit pemerintah yang hidup dengan mendzalimi rakyat. Naudzubillah.

Dalam perspektif apa pun, kenaikan harga BBM selalu mendatangkan cerita buruk. Karena, trend kenaikan BBM selalu memberi effect domino atau mulltiplier effect terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Dampak turunan yang paling besar adalah naiknya harga kebutuhan pokok, diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL), transportasi, dan harga-harga lainnya. Memilih menaikkan harga BBM, seperti memakan buah simalakama - tidak makan salah, dan makan pun salah. Jika harga BBM tak dinaikkan, beban negara akan semakin berat, aktivitas pembangunan pun akan terhambat. Rasionalisasi penyehatan atau penyelamatan APBN pun selalu menjadi tameng yang ampuh untuk menaikkan harga BBM.

Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, APBN akan kuat, lewat pendapatan negara yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, hal ini tidak akan berarti apa pun, jika mayoritas masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (terancam dibatasi subsidi). Selain pengangguran menggila, rakyat tidak mendapatkan pelayanan sosial (social service) yang baik, jaminan sosial (social Insurance) berkualitas, akses pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, serta proteksi terhadap sandang-pangan-papan yang memadai.[7]

PKS sendiri secara prinsip memahami bahwa kebijakan menaikkan harga BBM terpaksa diambil pemerintah untuk mengimbangi harga pasar minyak dunia. ''Dalam konteks ini kami tidak punya urusan dengan harga minyak dunia, kami hanya fokus pada dampak sosial setelah kenaikan BBM,'' kata Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak saat akan membuka Rakornas Jati Jaya, Bali, Nusra di Surabaya, Jumat (9/3/2012). Dia khawatir, jika formulasi yang dibuat tidak efektif akan berdampak pada masalah ekonomi yang ujung-ujungnya juga berdampak pada stabilitas politik nasional. ''Kami menunggu formulasi yang disusun oleh menteri terkait untuk dibahas bersama dan dikritisi,'' tambahnya. Menyikapi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterapkan sebagai salah satu kompensasi kenaikan harga BBM, Lutfi mengatakan, BLT hanya bersifat sementara sehingga tidak cukup signifikan untuk ''menyembuhkan'' korban kenaikan harga BBM.[8]

2. Ekonomi

Kenaikan BBM sebentar lagi akan ditetapkan pemerintah pada bulan April tahun 2012 ini, meskipun belum terjadi namun dampaknya sudah mulai terasa pada kehidupan sehari-hari.

Bagi masyarakat kelas menengah keatas, mungkin belum begitu terasa secara nyata. Karena secara ekonomi mereka masih memiliki simpanan yang cukup dalam melanjutkan hidup. Bagi masyarakat menengah kebawah hal ini akan terasa sekali dalam kehidupan sehari-hari.

Di bidang ekonomi, kenaikan BBM secara pasti akan menaikkan biaya operasional sehari-hari. Pengaruh yang sangat terasa adalah kenaikan biaya transportasi jalan raya, yang akan diikuti dengan kenaikan biaya listrik dan air, kenaikan tarif tol. Dan pada gilirannya akan berdampak pada kenaikan sembako (sembilan bahan pokok).

Bilamana kenaikan ini tidak diserta dengan kenaikan pendapatan, maka akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Bilamana seorang kepala keluarga dengan dua orang anak setingkat SD/SMP, memiliki penghasilan per bulan satu juta lima ratus ribu. Maka kenaikan biaya hidup sebesar 15 sampai dengan 25 persen per bulan pasti akan menambah jumlah hutang mereka. Dengan asumsi kebutuhan per bulan sebesar 1,6 juta, akan menambah jumlah hutang sebesar 200 sampai dengan 300 ribu sebulan. Belum lagi bila ditambahkan dengan kenaikan biaya pendidikan, maka akan kita lihat lebih banyak lagi warga miskin di negeri ini.

Di bidang industri akan menambah biaya transportasi bahan baku dan pada distibusi barang jadi kepada masyarakat luas di satu sisi. Di sisi lain, tingkat daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Sehingga bisa terjadi penumpukan barang-barang produksi. Bilamana hal ini tidak terjadi perbaikan, di masa mendatang akan meningkatkan biaya operasional (overheat production), sehingga akan terjadi pengurangan jumlah buruh dan menaikkan jumlah pengangguran di Indonesia.

3. Politik

Kenaikan harga BBM tidak hanya meresahkan rakyat Indonesia, akan tetapi mereka yang bergerak di bidang politik pun ikut berkecimpung di dalamnya. Kenaikan harga BBM yang seharusnya hanya berada di ranah ekonomi masuk pula ke ranah politik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, isu tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi rumit karena ada pihak yang menariknya ke ranah politik. Menurutnya, kerumitan tidak akan terjadi jika permasalahan itu selesai di ranah ekonomi. "Naik turun harga kan biasa. Menurut saya yang bukan orang politik, semua menjadi rumit karena dibawa ke politik," kata Nuh, Selasa (27/3/2012), di gedung Kemdikbud, Jakarta.

Isu kenaikan harga BBM menjadi rumit ketika masuk ke aranah politik. Bahkan banyak pihak yang menarik masalah ini berpengaruh pada pemilihan Presiden pada 2014 mendatang. Sehingga kata Nuh ada semacam imajinasi politik di luar orisinalitas permasalahan sebenarnya. "Karena itu, muncul kreativitas politik yang macam-macam, Padahal ini persoalan biasa yang seharusnya dikembalikan keorisinalitasannya. Isu kenaikkan harga BBM harus dikembalikan pada domain ekonomi. Karena bagaimanapun, pemerintah telah memikirkan secara cermat segala dampak dari diputuskannya kebijakan tersebut.

Secara politis, dengan terjadinya kenaikan BBM akan mengakibatkan semakin tingginya biaya politik yang harus dibayar dan semakin maraknya penyelewengan penyelenggaraan kekuasaan yang terjadi di negeri ini.

Adalah merupakan rahasia umum, pemberian sejumlah “biaya siluman” dalam menggolkan suatu peraturan. Dana ini tentunya tidak tertulis dalam lembaran administrasi negara. Namun berlangsung secara “wajar” dalam penyelenggaraan administrasi kenegaraan. Dengan adanya permintaan kenaikan BBM tentunya jumlah yang diminta juga akan semakin besar, dengan alasan agar tidak terjadi gejolak yang meningkat di masyarakat dan juga untuk “menenteramkan” anggota partai dan para simpatisan. Di satu sisi, besarnya biaya siluman ini akan berdampak pada pengurangan anggaran di sektor lain, biasanya anggaran yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, yang dianggap “tidak penting”. Sehingga kemungkinan jumlah masyarakat yang terlayani dalam bidang kesejahteraan akan semakin jauh berkurang. Bilamana hal ini terjadi, maka pengurangan biaya kesejahteraan seperti, pelayanan kesehatan dan fasilitas infrastruktur. Hal akan menjadikan masyarakat kelas bawah yang mengharapkan bantuan menjadi semakin terpuruk.[9]

Kompensasi dampak kenaikan BBM seperti bantuan langsung tunai (BLT) pun tidak akan bisa memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Selain karena tidak tepat sasaran juga banyak potongan di dalamnya.

Bilamana kondisi semacam ini berlangsung terus, bisa menimbulkan berbagai keresahan yang berujung pada gejolak sosial dan politik di masyarakat.

Seperti kita baca di berbagai media, saat ini masyarakat kita dalam kondisi temperamen. Sehingga bila ada masalah sedikit saja yang melibatkan aparat dan masyarakat bisa berakibat kerusuhan massa.

Di sisi lain, juga akan menjadikan suatu alasan kuat bagi para “lawan politik” partai yang berkuasa untuk mendiskreditkan pemerintah, dengan salah satu alasan “tidak melindungi” kepentingan masyarakat bawah dan kurang bijak dalam kondisi sulit untuk menaikkan harga BBM.

Hal ini juga ditunjang dengan masalah carut marut dalam pemerintahan, termasuk penanganan korupsi yang tidak jelas ujung pangkalnya dan kapan berakhirnya.

Berbagai alasan tersebut di atas bisa menjadi salah satu senjata dalam mendiskreditkan pemerintah dan partai yang berkuasa saat ini. Dalam periode selanjutnya bisa menjadi sarana untuk melakukan empeachment terhadap presiden.

Bilamana pemerintah tidak mewaspadai dampak multi dimensi yang akan terjadi, maka nasib negeri ini sebagai negara yang gagal (fail state) hanya menunggu waktu saja. Dan kita juga hanya bisa berharap dan berdoa bagi keselamatan kita masing-masing.

4. Wisata

Kenaikan BBM akan sangat berpengaruh pada kunjungan wisata disetiap objek wisata di Indonesia. Kemungkinan turis mancanegara tidak begitu masalah, namun wisatawan domestik sangat terikat dengan transportasi, dengan angkutan darat seperti mobil pribadi, travel, bus, dan kereta api. Belum lagi, penyesuaian lain mulai dari tarif hotel, makanan, serta barang kebutuhan pokok lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Tazbir sampai sekarang mengaku belum bisa memprediksikan lebih rinci seberapa besar pengaruh dari kenaikan BBM itu pada tingkat kunjungan wisatawan. Untuk menjaga tingkat kunjungan turis itu, Pemprov DIY juga belum berencana menaikkan harga tiket di sejumlah objek wisata di DIY.

"Kami belum akan menaikkan dulu harga tiket wisata, masih melihat perkembangannya," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono mengakui, dengan kenaikan BBM nantinya tentu akan mempengaruhi kunjungan wisatawan.

"Mungkin masyarakat akan berpikir ulang untuk berwisata," katanya. (B Sugiharto)

D. Solusi Pemerintah Atas Kenaikan BBM

1. Kompensasi

Pemerintah memang menyiapkan skema kompensasi berharga dalam RAPBN-P 2012 sebagai alat peredam jika harga BBM dinaikkan. Pemerintah menyiapkan empat kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Kompensasi itu, antara lain, bantuan langsung tunai, menambah jumlah penerima beasiswa bagi masyarakat miskin, menambah jumlah beras untuk rakyat miskin, dan kompensasi bagi sektor transportasi. Namun, dari keempat paket kompensasi tersebut hanya beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin saja yang dianggap sebagai program yang agak cerdas.

Selain itu, form kompensasi seperti pembagian bantuan langsung tunai (BLT) yang berubah menjadi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), hanyalah program pengulangan yang banyak dikritik masyarakat. Program tersebut sejauh ini dinilai gagal, karena penyalurannya banyak yang tidak tepat pada sasaran masyarakat miskin. Program BLT hanya membuat orang miskin semakin miskin, akibat mentalnya juga dimiskinkan oleh program filantropi dadakan.

BLSM sebenarnya hanya "ganti baju" dari BLT yang pernah ada pada 2005, dan 2008 karena substansi kedua program ini persis sama. Pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang terdaftar sebagai rumah tangga miskin (RTM), dalam bentuk uang tunai (cash).

Pemerintah menetapkan anggaran BLSM 2012 sekitar Rp 25 triliun, lebih besar ketimbang BLT tahun 2005 (Rp 4, 6 tiriliun), dan BLT 2008 (Rp 14,1 triliun). BLT memberikan uang tunai Rp 100 ribu/RTM/bulan, sedangkan BLSM mengalokasikan Rp 150 ribu/Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ bulan. BLT 2005 dan 2008 hanya diberikan selama tiga bulan, sedangkan BLSM tahun 2012 terjadi peningkatan bantuan selama sembilan bulan.[10]

Pemerintah jangan tergesa-gesa, tetapi perlu memperhitungkan permasalahan BLT 2005, 2008. Agar pelaksanaan BLSM 2012 lebih baik, dan tidak ada friksi, gejolak, keresahan pada akar rumput atau di kalangan rakyat miskin, seperti yang terjadi pada BLT itu. Tahapan persiapan perlu lebih matang agar kekurangan pada 2005 dan 2008 tidak terulang kembali. Apalagi, kini birokrasi pengelola BLSM pada umumnya pejabat atau pengelola baru. Pengelola BLT 2005, 2008 banyak yang sudah dimutasikan ke bagian lain atau pensiun. Maka, diprediksi pengola BLSM 2012 sebagian besar adalah muka baru yang start dari "kilometer nol" .

Pengelola BLSM harus mau belajar dari berbagai sumber dan sudah menganalisis cukup komprehensif permasalahan BLT 2005, 2008, agar BLSM 2012 tidak tersandung kesalahan yang sama. Identifikasi masalah BLT jilid I, II, terbagi dalam dua bagian. Pertama, masalah yang bersumber dari lapangan/dalam masyarakat. Kedua, masalah yang bersumber dari internal pengelola, yaitu pemerintah. Termasuk kritikan BLT sebagai suap politik kepada rakyat, dan ini menguntungkan partai penguasa.

Pertama, BLT I, II menuai banyak protes bahkan ditolak banyak pejabat daerah. Ada bupati dan kepala desa menolak BLT 2008 dengan alasan rakyat miskin yang berhak, justru tidak terdaftar dalam BLT. Ada bupati, kepala desa mengkhawatirkan kemungkinan timbul bibit-bibit kesenjangan sosial di antara RTM di pedesaan atau di perkotaan. Tahun 2012 penerima BLSM, ada sebanyak 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tiap RTS terdata lengkap by name by address.

Persoalan krusial, keluarga miskin sungguh-sungguh miskin namun nama dan alamat tidak masuk RTS, alias tidak diikutkan program BLSM. Mereka tinggal menyebar dari kota metropolitan Jakarta sampai desa terpencil di pulau-pulau terluar. Mereka tunawisma, hidup di sekitar rel kereta api, kolong jembatan, pemulung di lapak kontrakan, janda miskin, lansia miskin. Jika data RTS tidak menjangkau populasi tersebut maka berpotensi memicu keresahan.

Karena itu, subyek persoalan kedua terletak pada birokrasi pemerintah. BLT jilid I dan II disinyalir sebagai suap politik untuk kemenangan partai politik tertentu. Kritikan keras datang dari elite politik, khususnya politisi. Puluhan triliunan rupiah sebetulnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang membuka isolasi atau menolong rakyat miskin di bidang kesehatan, atau pendidikan. Toh, rakyat miskin mempunyai kekuatan, hanya pemerintah saja yang menganggap enteng kekuatan rakyat miskin, dan cenderung melihat kelemahan mereka.

Namun, jika BLSM diluncurkan, pemerintah tidak perlu meniru-niru "semangat" BLT. Terkesan terburu-buru menggulirkan, dengan alasan rakyat miskin mengalami shock, daya beli terpukul hebat, dan berada pada jurang kesulitan ekonomi yang berat. Pemerintah jangan cepat menyimpulkan BLT merupakan alat terapi yang manjur untuk mengatasi rakyat miskin yang sedang shock. Karena, dampaknya bisa bagaikan bumerang, pengelola kewalahan, rakyat resah di "akar rumput".

Masalah BLT I, II terkait data RTM yang masih data kasar. Proses memperoleh RTM kurang obyektif, banyak petugas lapangan tidak profesional, gampang terpengaruh tekanan tokoh formal dan non formal pada tingkat desa/kelurahan.

Dalam hal ini pemerintah perlu mempersiapkan diri, agar mekanisme BLSM tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

Dana jangka pendek BLT yang berbentuk charity program hanyalah menjerat orang miskin dalam kemalasan pasif, hingga kemiskinan absolut (poverty of absolute) akan menjadi budaya terus menerus. Walaupun hasil survey LSI tentang BBM, BLT, dan efek elektoral, baru-baru ini menunjukan bahwa sebanyak 69,64 persen atau 440 responden di seluruh Indonesia menyukai BLT, namun program ini tidak harus dikapitalisasikan sebagai pemadam kebakaran secara jangka panjang, karena berpotensi dipolitisasikan.[11]

Kompensasi berikutnya dalam bentuk subsidi untuk transportasi agar sektor ini tidak terlalu terpukul dengan kenaikan harga BBM, hanya menguntungkan para pengusaha angkutan itu sendiri. Pasalnya, subsidi angkutan yang dilakukan oleh pemerintah hanya tertuju pada suku cadang kendaraan dan pajak kendaraan, bukan subsidi bahan bakar minyak, yang selama ini menjadi alasan para sopir angkutan untuk meminta menaikan tarif angkutan.

Bukankah yang menjadi instrumen utama penggerak mobil angkutan adalah BBM yang harganya sepenuhnya ditanggung oleh para sopir angkutan, dan bukan para pengusaha angkutan yang bermain pada suku cadang mobil? Jika harga BBM naik, maka otomatis pengeluaran sopir angkutan untuk memenuhi kebutuhan BBM (bensin dan solar) juga meningkat. Praktis pendapatan mereka harus berkurang, karena telah dipotong untuk mengisi tangki kendaraan, ditambah sharing income dengan bos pemilik mobil angkutan, yang besarannya sudah pasti lebih besar untuk si pemilik.

Itulah sebabnya, subsidi suku cadang dan pajak kendaraan tidaklah menyentuh aspek substantif peningkatan beban transportasi dalam kenaikan BBM. Malah membebani para sopir angkutan, dengan beban setoran yang baru. Seharusnya pemerintah melakukan subsidi khusus untuk mobil angkutan, dengan cara mensubsidi silang pendapatan pembelian BBM dari mobil pribadi ke harga BBM mobil angkutan, dengan kontrol yang ketat. Sehingga fair, dan tak ada lagi keluhan tentang pengguna BBM bersubsidi adalah 70% orang kaya pemilik mobil pribadi.

Tentang subsidi untuk meningkatkan jumlah beras untuk orang miskin (raskin), adalah format bantuan yang terkesan akal-akalan. Pasalnya, penyebab kenaikan harga beras di pasaran disebabkan turunnya produksi beras dari para petani, lahan pertanian yang semakin sempit, dan infrastruktur pertanian yang tidak memadai, serta kurangnya keberpihakan pemerintah pada petani dalam bentuk kebijakan. Petani selalu merugi dengan kebijakan impor beras yang selama ini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah sehingga mematikan produksi pertanian nasional.

Nah, yang harus disubsidi bukanlah rakyat miskin untuk mendapatkan beras, namun petanilah yang harus disubsidi dalam bentuk kebijakan peningkatan produksi pertanian, pengurangan impor, pembangunan infrastruktur, dan proteksi harga gabah di pasaran. Sehingga, terjadi surplus produksi beras nasional dengan harga yang terjangkau, dan semua rakyat bisa merasakannya. Bukannya meningkatkan pasokan beras kepada rakyat miskin yang ujung-ujungnya berasal dari beras impor, dan menguntungkan pengusaha importer beras.

Paket subsidi terakhir dengan format peningkatan pemberian beasiswa bagi rakyat miskin, lebih baik dialokasikan untuk memperbaiki ratusan sekolah yang rusak di Tanah Air dan membangun sekolah murah dan berkualitas. Sebab, membangun sekolah-sekolah baru yang murah, berkualitas, akan memudahkan para anak jalanan yang miskin dan kurang mampu memiliki kesempatan yang sama dalam bersekolah.

Oleh karena itu, paket kompensasi kenaikan harga BBM jangan sampai menimbulkan dampak sosial yang baru di tengah masyarakat. Subsidi harus terus dilakukan, dengan program yang cerdas, tepat sasaran dan berjangka panjang.

PENUTUP

Kenaikan harga BBM pada 2012 merupakan jawaban atas tantangan ideologi dan politik di Indonesia. ”Kenaikan BBM akan berdampak pada ketahanan politik dan ekonomi. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat yang penghasilannya jauh di bawah UMR. Masyarakat dengan kelas tersebut sangat rentan dan kritis tehadap struktur pemerintahan. Mereka cenderung apatis terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu dibutuhkan generasi yang mampu berpikir waras dan mampu memberikan ide konstruktif dan aplikatif kepada negara.

”Saat ini, desentralisasi kekuasaan cenderung dipusatkan di daerah, sehingga solusi yang paling baik untuk mengatasai dampak kenaikan BBM adalah dengan melakukan strukturalisasi yang bersifat kedaerahan. Strukturalisasi tersebut ialah dengan memperbanyak fasilitas umum yang tentunya lebih fungsional, seperti memasang jalur kereta api sebagai moda transportasi pengganti kendaraan umum. ”Dengan KA, kiranya bisa mengefektifkan transportasi dan hemat BBM, apalagi jika masyarakat yang menggunakan sepeda motor bisa beralih dengan menggunakan sepeda atau jalan kaki.

Pemerintah seharusnya menjalankan wewenangnya sesuai dengan UUD dan harus bijaksana dalam mengelolanya. ”Istilahnya, policy with wisdom, bukan policy without wisdom.
Sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan mengenai kebijakan kenaikan ini. ”Harga BBM sebenarnya tidak naik, tetapi takarannya yang berkurang. Jika dulu uang Rp5.000 bisa untuk satu liter, sekarang hanya dapat 0,3 liter saja,” kata Dewi( Dosen Fakultas Hukum UNPAD)

Selain itu, subsidi BBM di Indonesia paling tinggi dibanding dengan subsidi lainnya.Hal ini bisa berdampak pada kualitas masyarakat Indonesia yang menjadi manja. ”Sekarang, orang Indonesia malas untuk jalan kaki, jarak 200 meter saja inginnya naik angkot. Bahkan beli makanan di warung saja harus naik motor!” .

Menurut saya subsidi BBM bukan menguntungkan rakyat, tetapi malah menyengsarakan rakyat. ”Cara terbaik untuk mengantisipasi kenaikan ini dengan mengadakan reformasi subsidi. Subsidi pemerintah dikeluarkan bukan untuk BBM, tapi untuk perbaikan transportasi. Jadi akan terjadi mobilitas penduduk tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

Menurut Dosen UNPAD Rizky Ananda dan Ludiro Madu mengemukakan, perlu dilakukan semacam Fuel Security Policy terkait kenaikan harga BBM. Tujuannya untuk mengatur pendistribusian BBM hingga sampai ke tangan yang tepat.